Esf Report Heading
JOKOWI ADALAH GENERASI BARU PEMIMPIN INDONESIA

Pusat perhatian puluhan juta, bahkan lebih dari seratus juta rakyat Indonesia tersita oleh acara Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Komisi Pemilihan Umum dan disiarkan langsung beberapa stasiun televisi kemarin malam (Selasa, 3/6/2014). Salah satu bahan perbincangan publik yang ramai, terutama di berbagai media sosial, adalah penampilan berbeda Calon Presiden Joko Widodo.

Untuk memahami latar belakang penampilan berbeda Capres yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura dan PKP Indonesia itu jaringan Jawa Pos, Media Indonesia bersama beberapa media lain mewawancarai Eep Saefulloh Fatah, mewakili Jenggala Center yang merupakan salah satu posko pemenangan Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla.

Berikut adalah transkrip wawancara tersebut.


 
Indonesia Mencari Wapres

Oleh Eep Saefulloh Fatah

Setiap zaman punya kecemasannya sendiri. Setiap kecemasan punya zamannya sendiri. Begitulah, di masa Orde Baru banyak orang cemas bahwa  Presiden (Wapres) hanya sekadar ban serep. Hari-hari ini, sebagian orang mencemaskan kemungkinkan hadirnya Wapres yang tak sekedar ban serep. Tiba-tiba, Wapres yang berfungsi optimal m [ ... ]


 
BERITA
Gelombang Uji Materi ke MK

30 September 2014 - Hanya dalam sehari, yakni pada Senin (29/9), Mahkamah Konstitusi menerima empat permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau lebih dikenal dengan UU Pilkada. Gelombang uji materi diprediksi terus mengalir.

Mengalirnya dukungan itu karena sejumlah pihak lain telah merencanakan pengujian UU yang sama. Salah satu yang punya gagasan mendaftarkan permohonan uji materi itu adalah Dewan Perwakilan Daerah.

 
Tata Cara Pelantikan Presiden Dipertanyakan

30 September 2014 - Tata cara pelantikan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat berpotensi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Anggota MPR dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, potensi itu antara lain ada di poin 4-7 Pasal 114 Tata Tertib MPR. Dalam poin 4 disebutkan, pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR. Jika MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah dan dilantik di hadapan Rapat Paripurna DPR. Jika DPR tidak bisa bersidang, presiden bersumpah dan dilantik oleh pimpinan MPR dan disaksikan oleh Mahkamah Agung.

 
Kubu Prabowo Bersiap Ubah Undang-Undang KPK

30 September 2014 - Partai-partai koalisi pendukung Prabowo Subianto berencana mengubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi setelah pekan lalu bisa meloloskan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. "Anggota Dewan baru yang akan mendukung gerakan ini," kata Martin Hutabarat, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

 
 
Advertisement

Follow Us