Esf Report Heading
JOKOWI ADALAH GENERASI BARU PEMIMPIN INDONESIA

Pusat perhatian puluhan juta, bahkan lebih dari seratus juta rakyat Indonesia tersita oleh acara Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Komisi Pemilihan Umum dan disiarkan langsung beberapa stasiun televisi kemarin malam (Selasa, 3/6/2014). Salah satu bahan perbincangan publik yang ramai, terutama di berbagai media sosial, adalah penampilan berbeda Calon Presiden Joko Widodo.

Untuk memahami latar belakang penampilan berbeda Capres yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura dan PKP Indonesia itu jaringan Jawa Pos, Media Indonesia bersama beberapa media lain mewawancarai Eep Saefulloh Fatah, mewakili Jenggala Center yang merupakan salah satu posko pemenangan Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla.

Berikut adalah transkrip wawancara tersebut.


 
Indonesia Mencari Wapres

Oleh Eep Saefulloh Fatah

Setiap zaman punya kecemasannya sendiri. Setiap kecemasan punya zamannya sendiri. Begitulah, di masa Orde Baru banyak orang cemas bahwa  Presiden (Wapres) hanya sekadar ban serep. Hari-hari ini, sebagian orang mencemaskan kemungkinkan hadirnya Wapres yang tak sekedar ban serep. Tiba-tiba, Wapres yang berfungsi optimal m [ ... ]


 
BERITA
Kubu Jokowi dan Prabowo saling Sandera di Senayan

24 Oktober 2014 - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda menetapkan nama-nama anggota fraksi untuk ditempatkan di komisi dan alat kelengkapan Dewan kembali berujung buntu kemarin. Lima fraksi koalisi pendukung Joko Widodo berkukuh tak menyerahkan nama anggotanya untuk duduk di alat kelengkapan Dewan.

"Rapat paripurna kami tutup. Penetapan nama ditunda untuk batas waktu yang tak ditentukan," kata Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, yang memimpin rapat, kemarin. Karena nama-nama anggota dari lima fraksi tak diserahkan, komisi dan badan belum bisa dibentuk dan pemilihan pimpinannya tak bisa dilaksanakan.

 
Perppu Hilangkan Obyek UU Pilkada

24 Oktober 2014 - Mahkamah Konstitusi menggugurkan semua permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sebab, obyek permohonan uji materi itu sudah hilang dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

”Permohonan para pemohon kehilangan obyek. Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” ujar pimpinan sidang yang juga Ketua MK Hamdan Zoelva saat pembacaan putusan, Kamis (23/10).

 
Gunakan Optimal Hak Prerogatif

24 Oktober 2014 - Tiga hari setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum juga menyelesaikan pembentukan kabinet. Tarik-menarik kepentingan diduga menjadi penyebabnya. Presiden Jokowi diminta mengoptimalkan hak prerogatifnya.

Partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, atau orang-orang yang berada di sekeliling JKW-JK diharapkan memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menyusun kabinet, jangan merecoki.

 
 
Advertisement

Follow Us